SUB-KANAL RESMI Kanal Politik

Hukum & Peradilan

Putusan MK, Mahkamah Agung & penegakan hukum

TELAAH EKSEKUTIF REDAKSI

Sintesis Otomatis • 16 Liputan Terverifikasi

Poin strategis dan dinamika kebijakan terkini pada sub-kanal Hukum & Peradilan:

› Mahkamah Konstitusi meresmikan sistem penerimaan dan validasi alat bukti digital berbasis blockchain untuk seluruh sengketa perselisihan hasil Pilkada serentak.
› Setiap dokumen bukti formulir perolehan suara diberi stempel waktu digital (cryptographic timestamp) yang tidak dapat disunting atau dipalsukan.
› Kuasa hukum pemohon dan termohon dapat mengakses salinan berkas perkara yang identik secara seketika melalui portal pembuktian terbuka.

Politik

2 Okt 2026|Politik· 4 mnt

Mahkamah Konstitusi Tuntaskan Digitalisasi Berkas Sengketa Pemilukada Berbasis Blockchain Buku Kas Terdistribusi

Penerapan teknologi buku kas kriptografis mencegah manipulasi berita acara perolehan suara formulir C-Hasil serta mempercepat transparansi pembuktian di persidangan.

Mahkamah Konstitusi meresmikan sistem penerimaan dan validasi alat bukti digital berbasis blockchain untuk seluruh sengketa perselisihan hasil Pilkada serentak.
Setiap dokumen bukti formulir perolehan suara diberi stempel waktu digital (cryptographic timestamp) yang tidak dapat disunting atau dipalsukan.

Bambang Wibowo

LIPUTAN TERKAIT HUKUM & PERADILAN

Politik

1 Okt 2026|Politik· 4 mnt

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Luncurkan Dashboard Pelacakan Aliran Dana Tipikor Terintegrasi

Platform intelijen keuangan generasi baru mengkombinasikan analisis grafik keterhubungan rekening nominee dengan pangkalan data profil perizinan usaha publik.

Bambang Wibowo

Politik

30 Sep 2026|Politik· 4 mnt

Kemenkumham dan Komisi III DPR Finalisasi Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Pemerintah dan parlemen menyepakati mekanisme penyitaan aset tanpa pemidanaan pidana pokok (non-conviction based asset forfeiture) guna memulihkan kerugian keuangan negara secara optimal.

Bambang Wibowo

Politik

30 Sep 2026|Politik· 4 mnt

BRIN dan Komisi Yudisial Desak Percepatan RUU Jabatan Hakim untuk Menjamin Independensi dan Integritas Peradilan

Seminar nasional riset hukum merumuskan pentingnya kepastian status profesi, perlindungan keamanan, dan standar etik ketat bagi korps hakim demi mewujudkan kepastian hukum investasi nasional.

Bambang Wibowo

Politik

29 Sep 2026|Politik· 4 mnt

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Sepakati Pakta Integritas dan Pengawasan Digital Hakim Ad Hoc Tipikor

Sistem penelusuran rekam jejak digital dan kewajiban pelaporan periodik kepemilikan aset diterapkan guna memperkuat independensi serta marwah peradilan tindak pidana korupsi.

Anita Rahmawati

Politik

29 Sep 2026|Politik· 4 mnt

KPK Tetapkan Tersangka dan Terbitkan Larangan Bepergian ke Luar Negeri Terkait Penyidikan Korupsi Izin Tambang

Lembaga antirasuah mempercepat pengusutan perkara dugaan penyalahgunaan wewenang izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur dan penyimpangan fasilitas kredit perbankan daerah guna memulihkan kerugian keuangan negara.

Anita Rahmawati

Politik

29 Sep 2026|Politik· 4 mnt

Pansus DPR dan Kemenkumham Kebut Harmonisasi RUU Pembaruan KUHAP untuk Perkuat Prinsip Restorative Justice

Reformasi hukum acara pidana difokuskan pada pembatasan masa penahanan pra-sidang, pengawasan ketat penyadapan, dan jaminan perlindungan saksi rentan.

Anita Rahmawati

Politik

28 Sep 2026|Politik· 4 mnt

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Ambang Batas Parlemen, Tegaskan Stabilitas Sistem Presidensial

Putusan MK menegaskan penetapan parliamentary threshold merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy) dengan keharusan menerapkan metodologi saintifik yang proporsional pada Pemilu mendatang.

Bambang Wibowo

Politik

28 Sep 2026|Politik· 5 mnt

Urgensi RUU Perampasan Aset: Terobosan Hukum Tanpa Tuntutan Pidana Demi Memulihkan Keuangan Negara

Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture menjadi kunci memutus aliran dana kejahatan kerah putih dan korupsi terstruktur yang selama ini disamarkan melalui kepemilikan pihak ketiga.

Bambang Wibowo

Politik

28 Sep 2026|Politik· 4 mnt

Ombudsman Temukan Klaster Rumah Mewah di Kawasan Lapas Cibinong, Kemenimipas Nonaktifkan Lima Pejabat

Temuan investigasi lapangan mengungkap penyalahgunaan lahan negara dan fasilitas eksklusif di lingkungan lembaga pemasyarakatan, memicu respons tegas kementerian berupa sanksi pencopotan jabatan dan audit menyeluruh.

Bambang Wibowo

Politik

27 Sep 2026|Politik· 5 mnt

Mahkamah Konstitusi Sahkan Pedoman Teknis Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Serentak

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terbaru memperketat standar pembuktian digital, menetapkan batas waktu registrasi permohonan 3 hari kerja, serta menjamin keterbukaan sidang pleno.

Bambang Wibowo

Politik

26 Sep 2026|Politik· 5 mnt

KPK Periksa Saksi Kunci Usut Dugaan Penyimpangan Pembebasan Lahan Proyek Kereta Cepat

Penyidik lembaga antirasuah mendalami indikasi penggelembungan dana ganti rugi pembebasan aset tanah negara pada rute koridor infrastruktur transportasi nasional.

Bambang Wibowo