SUB-KANAL RESMI Kanal Politik

Pilkada & Pemilu

Sengketa hasil pemilu, regulasi KPU & Bawaslu

TELAAH EKSEKUTIF REDAKSI

Sintesis Otomatis • 6 Liputan Terverifikasi

Poin strategis dan dinamika kebijakan terkini pada sub-kanal Pilkada & Pemilu:

› Mahkamah Konstitusi meresmikan sistem penerimaan dan validasi alat bukti digital berbasis blockchain untuk seluruh sengketa perselisihan hasil Pilkada serentak.
› Setiap dokumen bukti formulir perolehan suara diberi stempel waktu digital (cryptographic timestamp) yang tidak dapat disunting atau dipalsukan.
› Kuasa hukum pemohon dan termohon dapat mengakses salinan berkas perkara yang identik secara seketika melalui portal pembuktian terbuka.

Politik

2 Okt 2026|Politik· 4 mnt

Mahkamah Konstitusi Tuntaskan Digitalisasi Berkas Sengketa Pemilukada Berbasis Blockchain Buku Kas Terdistribusi

Penerapan teknologi buku kas kriptografis mencegah manipulasi berita acara perolehan suara formulir C-Hasil serta mempercepat transparansi pembuktian di persidangan.

Mahkamah Konstitusi meresmikan sistem penerimaan dan validasi alat bukti digital berbasis blockchain untuk seluruh sengketa perselisihan hasil Pilkada serentak.
Setiap dokumen bukti formulir perolehan suara diberi stempel waktu digital (cryptographic timestamp) yang tidak dapat disunting atau dipalsukan.

Bambang Wibowo

LIPUTAN TERKAIT PILKADA & PEMILU

Politik

1 Okt 2026|Politik· 4 mnt

KPU Mulai Distribusi Logistik Kotak Suara Transparan Bersegel Barcode Cerdas ke Gudang Daerah

Penggunaan kotak suara polikarbonat kedap air bersertifikasi SNI dan gembok digital bernomor seri unik memastikan integritas dokumen pemungutan suara pilkada.

Bambang Wibowo

Politik

28 Sep 2026|Politik· 4 mnt

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Ambang Batas Parlemen, Tegaskan Stabilitas Sistem Presidensial

Putusan MK menegaskan penetapan parliamentary threshold merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy) dengan keharusan menerapkan metodologi saintifik yang proporsional pada Pemilu mendatang.

Bambang Wibowo

Politik

27 Sep 2026|Politik· 5 mnt

Mahkamah Konstitusi Sahkan Pedoman Teknis Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Serentak

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terbaru memperketat standar pembuktian digital, menetapkan batas waktu registrasi permohonan 3 hari kerja, serta menjamin keterbukaan sidang pleno.

Bambang Wibowo