SUB-KANAL RESMI Kanal Opini

Kolom Analisis Pakar

Esai kritis akademisi, ekonom & pakar hukum

TELAAH EKSEKUTIF REDAKSI

Sintesis Otomatis • 16 Liputan Terverifikasi

Poin strategis dan dinamika kebijakan terkini pada sub-kanal Kolom Analisis Pakar:

› Kementerian LHK bersama periset BRIN mengumumkan keberhasilan revegetasi ekologis seluas 5.000 hektare di lanskap bekas kebakaran Pulau Padang, Riau.
› Tingkat kelangsungan hidup (Survival Rate) bibit pohon endemik Shorea balangeran dan Dyera polyphylla melampaui 88 persen.
› Struktur tanah gambut arang yang semula rusak parah berhasil memadat dan ditumbuhi lumut serta paku-pakuan penyerap kelembapan alami.

Opini

Kemarin|Opini· 4 mnt

KLHK dan BRIN Catat Keberhasilan Revegetasi Alami 5.000 Hektare Bekas Karhutla Pulau Padang

Penanaman bibit pohon endemik belangeran dan jelutung rawa berhasil menghijaukan kembali kubah gambut hangus menjadi habitat satwa liar yang pulih.

Kementerian LHK bersama periset BRIN mengumumkan keberhasilan revegetasi ekologis seluas 5.000 hektare di lanskap bekas kebakaran Pulau Padang, Riau.
Tingkat kelangsungan hidup (Survival Rate) bibit pohon endemik Shorea balangeran dan Dyera polyphylla melampaui 88 persen.

LIPUTAN TERKAIT KOLOM ANALISIS PAKAR

Opini

12 Okt 2026|Opini· 4 mnt

Kementerian LHK Tuntaskan Restorasi 12.000 Hektare Sabuk Mangrove Muara Gembong Penjaga Pesisir Utara

Program rehabilitasi ekosistem karbon biru di pesisir Bekasi berhasil memulihkan tambak terlantar menjadi benteng alami penahan abrasi dan habitat burung migran.

Opini

30 Sep 2026|Opini· 5 mnt

Momentum Kriyanusa 2026: Mengakselerasi Daya Saing Wastra Nusantara Menembus Rantai Pasok Kriya Berkelanjutan Global

Pameran kerajinan nasional di JICC membuktikan bahwa kerajinan kriya tradisional mampu menjadi motor penggerak ekonomi kreatif daerah jika didukung standardisasi desain dan akses ekspor digital.

Anita Rahmawati

Opini

29 Sep 2026|Opini· 5 mnt

Menjaga Kedaulatan Siber Nasional: Urgensi Peta Interdependensi Sektor Infrastruktur Informasi Vital

Keterhubungan sistem digital perbankan, telekomunikasi, dan transmisi energi menuntut kerangka kerja mitigasi krisis terpadu agar serangan siber tidak menimbulkan efek domino sistemik.

Bambang Wibowo

Opini

29 Sep 2026|Opini· 5 mnt

Transisi Energi dan Ketahanan Fiskal: Menguji Daya Tahan APBD Menghadapi Penurunan Dana Bagi Hasil Tambang

Transformasi menuju ekonomi hijau memerlukan reorientasi pendapatan asli daerah dan diversifikasi sektor produktif agar kas pemerintah daerah tidak mengalami shock berkepanjangan.

Anita Rahmawati

Opini

29 Sep 2026|Opini· 5 mnt

Urgensi Menyiapkan Peta Jalan Transisi Berkeadilan bagi Puluhan Ribu Tenaga Kerja Industri Batubara

Penutupan bertahap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) harus diimbangi program reskilling vokasi ke sektor energi bersih agar daerah penghasil tambang tidak mengalami keruntuhan ekonomi lokal.

Bambang Wibowo

Opini

29 Sep 2026|Opini· 5 mnt

Menata Ulang Arsitektur Subsidi Energi untuk Mencegah Kebocoran Fiskal dan Mempercepat Elektrifikasi

Transformasi dari subsidi komoditas berbasis harga ke bantuan tunai bersyarat berbasis identitas digital menjadi kunci menyehatkan postur APBN sekaligus mendorong konversi energi hijau.

Bambang Wibowo

Opini

29 Sep 2026|Opini· 5 mnt

Menimbang Keseimbangan Fiskal dan Transisi Ekologis di Tengah Perlambatan Ekonomi Makro

Kebutuhan akselerasi hilirisasi hijau menuntut orkestrasi insentif pajak yang selektif tanpa mengorbankan bantalan perlindungan sosial masyarakat rentan.

Anita Rahmawati

Opini

28 Sep 2026|Opini· 4 mnt

Opini: Menguji Ketangguhan Fiskal Daerah Menghadapi Siklus Transisi Komoditas Energi Hijau

Analisis kritis tentang potensi kerentanan kas APBD di wilayah sentra pertambangan dan urgensi pembentukan Sovereign Wealth Fund tingkat daerah untuk mencegah jebakan kutukan sumber daya.

Anita Rahmawati

Opini

27 Sep 2026|Opini· 4 mnt

Opini: Menakar Efektivitas Transfer ke Daerah dalam Membangun Kemandirian Fiskal Lokal

Pengalokasian dana perimbangan APBN harus bertransformasi dari sekadar rutinitas administratif transfer menjadi instrumen pendorong produktivitas ekonomi daerah.

Bambang Wibowo